OBBuRGEN, Swiss –
Delapan puluh negara pada hari Minggu bersama-sama menyerukan “integritas teritorial” Ukraina menjadi dasar perjanjian damai untuk mengakhiri perang Rusia, meskipun beberapa negara berkembang utama pada konferensi Swiss tidak ikut serta.
Komunike bersama tersebut mengakhiri konferensi dua hari di resor Burgenstock di Swiss yang ditandai dengan absennya Rusia, yang tidak diundang, namun banyak peserta berharap dapat bergabung dalam peta jalan menuju perdamaian.
Sekitar 100 delegasi, sebagian besar negara-negara Barat tetapi juga beberapa negara berkembang utama, hadir untuk menghadiri konferensi tersebut – dan para ahli mengawasi untuk melihat bagaimana dan apakah mereka dapat mendukung dokumen hasil tersebut.
Peserta India, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab termasuk di antara negara-negara yang tidak menandatangani dokumen akhir, yang berfokus pada masalah keselamatan nuklir, keamanan pangan dan pertukaran tahanan.
Dokumen akhir menyatakan bahwa Piagam PBB dan “penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah … dapat dan akan menjadi dasar untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.”
Para analis mengatakan konferensi dua hari tersebut kemungkinan besar hanya akan mempunyai dampak nyata yang kecil dalam mengakhiri perang karena negara yang memimpin dan meneruskannya, Rusia, tidak diundang – untuk saat ini. Sekutu utamanya, Tiongkok, yang tidak hadir, dan Brazil, yang hadir dalam pertemuan tersebut sebagai pengamat, telah bersama-sama berupaya merencanakan jalan alternatif menuju perdamaian.
Pertemuan tersebut juga berupaya untuk kembali menyoroti perang di saat konflik di Gaza, pemilu nasional, dan kekhawatiran lainnya telah menyita perhatian global.
Tiga tema keselamatan nuklir, keamanan pangan dan pertukaran tahanan ditampilkan dalam pernyataan akhir. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan hal tersebut merupakan “kondisi minimum” untuk negosiasi dengan Rusia, dan menyinggung betapa banyak perselisihan lain antara Kyiv dan Moskow yang akan lebih sulit diatasi.
Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mencatat sehari sebelumnya bagaimana negara Teluk yang kaya menjadi tuan rumah pembicaraan dengan delegasi Ukraina dan Rusia mengenai reunifikasi anak-anak Ukraina dengan keluarga mereka yang sejauh ini telah menghasilkan 34 anak yang dipertemukan kembali.
Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan, berbicara kepada wartawan di resor tersebut pada hari Sabtu, mengatakan bahwa hal ini “akan memerlukan kerja keras” dan negara-negara akan mengambil langkah untuk melanjutkan upaya yang dilakukan oleh negara-negara seperti Qatar.
“Hal ini akan mendapat sorotan dari komunitas internasional, tidak hanya dari suara-suara dari Amerika Serikat atau Eropa, tapi dari suara-suara yang tidak biasa juga untuk mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Rusia di sini sangat tercela dan harus dibatalkan,” katanya.
Pemerintah Ukraina yakin bahwa 19.546 anak telah dideportasi atau dipindahkan secara paksa, dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa setidaknya 2.000 anak diambil dari panti asuhan Ukraina.
Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajic mengatakan pada pertemuan hari Minggu: “Sebagai ayah dari tiga anak, saya sangat prihatin dengan ribuan anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa ke Rusia atau wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.”
“Kita semua di meja ini perlu berbuat lebih banyak agar anak-anak Ukraina bisa kembali ke Ukraina,” tambahnya.
Penulis Associated Press, Aamer Madhani berkontribusi pada laporan ini.
