Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan semua lintas kementerian harus terlibat dalam memberantas kegiatan judi online (judol) dan pinjaman illegal (pinjol) illegal yang ada di Indonesia.
Baca Juga:
8 Timses Prabowo Jadi Komisaris BUMN, Perancang Konsep IKN Kecewa ke Jokowi
“Penanganan pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua kementerian,” kata Budi Arie dilansir Antara pada Minggu, 16 Juni 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi.
Baca Juga:
3,2 Juta Orang Main Judi Online Habis Rp 100 Ribu Per Hari, dari Emak-emak hingga Pelajar
Saat ini, kata dia, kegiatan judi online sangat meresahkan dan memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Sebab, lanjut dia, masyarakat yang terjerumus judi online itu berkaitan erat dengan pinjaman online ilegal.
“Saya sudah pernah bilang berkali-kali, judol sama pinjol ilegal ini adik-kakak.’Saudara kandung’ ini! Dua-duanya disikat!,” tegas dia.
Baca Juga:
Elit PDIP Sindir Jokowi, Projo: SIkap Baperan yang Berkelanjutan
Maka dari itu, Budi Arie menyebut Surat Keputusan (SK) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online secara administrasi telah rampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, dalam waktu dekat segera menandatangani agar Satgas bisa bergerak memberantas judi online.
Penandatangan tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi, ketika para menteri yang tergabung dalam satgas tersebut memberikan sekaligus menyatakan persetujuan. Pemberantasan ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi terjerumus ke dalam kegiatan yang membawa dampak negatif bagi kehidupannya.
“Prosedurnya semua Menteri paraf, nanti tinggal Pak Presiden. Saya sudah paraf sebelum ke sini. Ketuanya Pak Menko Polhukam, Wakilnya Pak Menko PMK, Saya Ketua Bidang Pencegahan, Pak Kapolri Ketua Bidang Penegakan Hukum,” jelasnya.
Adapun, Budi Arie menegaskan bahwa keberadaan Satgas Pemberantasan Judi Online merupakan upaya menangani judi online secara komprehensif. “Pokoknya kita memastikan bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif. Tidak bisa separuh-separuh, harus semua lini bekerja bersama-sama,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sebagai Ketua Satgas Judi Online, dibantu oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(Ant)
Halaman Selanjutnya
“Prosedurnya semua Menteri paraf, nanti tinggal Pak Presiden. Saya sudah paraf sebelum ke sini. Ketuanya Pak Menko Polhukam, Wakilnya Pak Menko PMK, Saya Ketua Bidang Pencegahan, Pak Kapolri Ketua Bidang Penegakan Hukum,” jelasnya.
