Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak ke beban subsidi energi yang ditanggung pemerintah. Apalagi, saat ini nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.400 per dolar AS.
Baca Juga:
Sri Mulyani Ungkap APBN Mei 2024 Defisit Rp 21,8 Triliun
Sri Mulyani mengatakan, pelemahan rupiah ini akan berdampak terhadap belanja-belanja yang dominasinya menggunakan mata uang asing. Hal ini utamanya ke Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan mata uang asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Senin, 24 Juni 2024.
Baca Juga:
Sri Mulyani Sebut Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN 2025 di Bawah 3 Persen
Pekerja menunjukkan uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat di sebuah tempat penukaran uang di Jakarta.
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Bendahara Negara ini tidak secara gamblang mengatakan bahwa potensi pelebaran subsidi ini karena pelemahan nilai tukar rupiah. Sri Mulyani hanya menekankan bahwa saat ini beberapa indikator makro yang menjadi ukuran APBN 2024 sudah banyak yang melenceng.
Baca Juga:
Rupiah Loyo Lagi Lawan Dolar AS, Ini Dugaan Pemicunya
“Jumlah belanja subsidi BBM, listrik, LPG, itu kalau tidak ada perubahan kebijakan yaitu volume sesuai dengan yang ada dalam UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai asumsi tapi juga ada deviasi,” ujarnya.
Sri Mulyani melanjutkan, untuk selisih penguatan dolar AS ini akan disesuaikan dengan tagihan dari PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). Tagihan yang diajukan ini akan dibayarkan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
“Nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal, kita kemudian akan meminta BPKP untuk mengaudit. Dan kami akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara, seperti tahun lalu kami membayarkan sampai kuartal III, karena kuartal IV itu baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai,” terangnya.
Halaman Selanjutnya
“Nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal, kita kemudian akan meminta BPKP untuk mengaudit. Dan kami akan membayar sesuai dengan kemampuan keuangan negara, seperti tahun lalu kami membayarkan sampai kuartal III, karena kuartal IV itu baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai,” terangnya.
