Setelah keberhasilan mereka yang mencengangkan dalam memaksa pemerintah untuk menunda kenaikan pajak sebesar 2,7 miliar dolar, para aktivis muda Kenya mulai mengarahkan pandangan mereka lebih tinggi, dengan membidik pada korupsi yang sudah mengakar dan salah urus.
Para pengunjuk rasa mengatakan rancangan undang-undang keuangan yang ditinggalkan Presiden William Ruto pada hari Rabu hanyalah gejala dari masalah yang melanda negara di mana banyak generasi muda menghadapi berkurangnya prospek pekerjaan meskipun pertumbuhan ekonomi kuat.
Gerakan ini memiliki sedikit preseden dalam mobilisasi massa warga Kenya lintas etnis dan daerah sambil menolak segala bentuk kepemimpinan politik.
Protes di Kenya secara historis dipimpin oleh kaum elit, seringkali berakhir dengan kesepakatan pembagian kekuasaan yang hanya memberikan sedikit manfaat nyata bagi para demonstran.
Para pengunjuk rasa kini menghadapi tantangan untuk menjaga persatuan dan momentum sambil mengejar tujuan yang lebih luas dan tidak terlalu mendesak.
Mereka juga harus memutuskan bagaimana menanggapi tawaran dialog Ruto, yang disampaikan presiden pada hari Rabu tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Penulis dan aktivis Nanjala Nyabola mengatakan sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam protes baru-baru ini dimotivasi oleh keluhan yang sah dan kuat terhadap pemerintah.
“Sampai keluhan-keluhan tersebut ditangani, kecil kemungkinan mereka akan bersedia memberikan konsesi.”
Bagaimana gerakan yang tersebar luas dan tanpa pemimpin ini, yang sebagian besar diorganisasikan melalui media sosial, mencapai tujuannya ke depannya masih menjadi pertanyaan terbuka – dan menjadi sumber perdebatan internal.
Christine Odera, salah satu ketua Koalisi Kenya untuk Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan, sebuah organisasi masyarakat sipil, mengatakan perlunya mengembangkan struktur yang lebih formal untuk memajukan kepentingan generasi muda dan berbicara kepada pemerintah.
“Jika kita bertindak secara organik, kita mungkin akan kehilangan seluruh perbincangan,” kata Odera, yang ikut serta dalam protes tersebut.
“Presiden mengatakan kita perlu berdiskusi dan kita tidak bisa hanya duduk di stadion dan berdiskusi.” Namun, ada juga yang sangat tidak setuju.
Ojango Omondi, anggota Kelompok Kerja Pusat Keadilan Sosial, kelompok aktivis masyarakat di distrik miskin Nairobi, mengatakan pembentukan struktur formal dan penunjukan perwakilan nasional dapat menyebabkan gerakan tersebut dikorupsi oleh politisi.
“Kami tidak perlu menegosiasikan apa pun. Yang kami inginkan hanyalah kondisi kehidupan yang lebih baik,” katanya.
“Yang kami inginkan hanyalah para pemimpin berhenti menggunakan sumber daya kami… untuk mensponsori gaya hidup mewah mereka.”
Omondi mengatakan ada banyak hal yang membuat para pengunjuk rasa minggu lalu tetap terlibat – mulai dari mengorganisasikan pemakaman bagi hampir dua lusin orang yang tewas dalam bentrokan dengan polisi pada hari Selasa hingga memaksakan pemilihan ulang terhadap anggota parlemen.
Momen penting lainnya adalah upaya pemerintah berikutnya untuk meloloskan rancangan undang-undang keuangan, yang diperlukan untuk mendanai pengeluaran pada tahun fiskal mendatang.
Beberapa pengunjuk rasa curiga pemerintah masih akan berusaha memaksakan kenaikan pajak.
Di sebuah negara yang secara tradisional menjadi pendorong utama protes karena afiliasi etnis, demonstrasi yang dipimpin pemuda saat ini menonjol karena membangun persatuan atas keluhan bersama.
Namun retakan sudah mulai muncul.
Bahkan dengan perubahan sikap Ruto terhadap kenaikan pajak, sejumlah pengunjuk rasa menyerukan agar pawai yang direncanakan menuju kediaman presiden dilanjutkan pada hari Kamis dalam upaya untuk memaksa presiden turun dari kekuasaan.
Sementara yang lain menolak gagasan itu karena dianggap berbahaya.
Pada akhirnya, terjadi protes di beberapa kota, meski lebih kecil dibandingkan hari Selasa.
Di kampung halaman Ruto dan basis politiknya di Eldoret, tempat ribuan orang dari berbagai kelompok etnis turun ke jalan pada hari Selasa, seorang aktivis hak asasi manusia mengatakan beberapa ketegangan muncul kembali sejak presiden mencabut RUU tersebut.
Nicholas Omito, CEO Pusat Hak Asasi Manusia dan Mediasi, mengatakan para demonstran dari kelompok etnis Kalenjin yang mendukung Ruto berpendapat bahwa protes harus diakhiri sekarang setelah RUU tersebut dibatalkan.
Demonstran etnis Kikuyu bersikeras mereka harus melanjutkan aksi sampai Ruto mengundurkan diri.
Nyabola, sang penulis, mengakui bahwa solidaritas yang ditunjukkan saat warga Kenya dari semua lapisan masyarakat turun ke jalan dalam pertarungan berani dengan pemerintah mereka tidak dapat menghapus sejarah panjang perpecahan etnis di negara tersebut.
“Anda tidak akan pernah bisa menghilangkannya sepenuhnya,” katanya, seraya menambahkan: “Namun untuk saat ini, kesenjangan kelas dan kekayaan antara politisi dan masyarakat biasa telah menjadi fokus.”
