Pengadilan Tinggi Federal di Negara Bagian Kano telah mengesampingkan semua langkah yang diambil pemerintah negara bagian Kano untuk mencabut Undang-Undang Dewan Emirat Kano.
Berita Naija mengingatkan bahwa Dewan Majelis Kano telah mencabut undang-undang tersebut, setelah itu Gubernur Abba Kabir Yusuf menerapkannya dengan mencopot Alhaji Aminu Ado Bayero sebagai Emir Kano dan juga membatalkan pembentukan empat emirat, Bichi, Rano Karaye dan Gaya, oleh pendahulunya, Abdullahi Umar Ganduje.
Undang-undang tersebut diandalkan untuk mengangkat kembali Emir Kano ke-14, Muhammadu Sanusi II, yang dicopot oleh Ganduje pada tahun 2020, sebagai Emir Kano ke-16.
Namun, seorang raja di bekas emirat Kano, Aminu Babba Danagundi, Sarkin Dawaki Babba, menantang kepatutan hukum tersebut dan meminta pengadilan, melalui penasihat hukumnya, Chikaosolu Ojukwu (SAN), untuk menyatakan undang-undang tersebut batal demi hukum.
Dalam keputusannya pada hari Kamis, Hakim Abdullahi Muhammad Liman mengesampingkan tindakan pemerintah Kano, dan memerintahkan partai-partai untuk mempertahankan status quo.
Detail lebih lanjut akan datang…
